peraturan pemerintah tentang perkebunan plasma. [15] explained, the Decree of the Minister of Agriculture (2007) states that business contract farming's are one of the efforts to develop modern agriculture oriented to agribusiness. peraturan pemerintah tentang perkebunan plasma

Dasar hukum Permen ESDM 24 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan BBN Biodiesel dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Perbenihan tanaman adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadaan, pengelolaan dan peredaran benih tanaman. Peraturan perundangan tersebut,2019 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan produk obat derivat. UU PERKEBUNAN DAN URGENSI PERATURAN PELAKSANAANNYA . 5. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 4. . Kedua, aturan ini lebih dirinci dalam hal luas lahan melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 yang merinci. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 2) Pasal 64 Hak Guna Usaha dengan luas 250 ha (dua ratus lima puluh hektar) atau lebih, yang telah diberikan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan belum melaksanakan kemitraan (lahan plasma), wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit seluas 20% (dua puluh persen) dari total luas areal yang diusahakan oleh. Meskipun memiliki tujuan yang mulia, peraturan ini juga memunculkan beberapa aspek kritis yang. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20. BAB V PERBENIHAN Pasal 19 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang IzinUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pemerintah mengakui mayoritas perusahaan kelapa sawit yang “tidak memenuhi kewajiban penyediaan kebun masyarakat” atau yang dikenal dengan skema plasma. Laporan setebal 78 halaman berjudul “Mengapa Tanah Kami?”: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Membahayakan Lahan Gambut dan Penghidupan Masyarakat” ini meneliti perilaku PT. 5. f) Hal-hal yang perlu diatur dalan Peraturan Daerah tersebut adalah hak-hak masyarakat, perusahaan, pemerintah dan pihak-pihakPelaku usaha perkebunan dapat menguasai hak atas tanah, diatas tanah Hak Milik, Hak Pakai dan Hak Guna Usaha. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dan. Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617. Keempat biji kelapa sawit itu kemudian ditanam di Kebun Raya Bogor dan ternyata berhasil tumbuh dengan subur. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan 6 Ibid, Hal. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu pola. SAMARINDA. Peraturan Pemerintah No. Pertanian Pangan Berkelanjutan. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi. “Keduanya telah terjadi simbiosis mutualisme. urusan pemerintahan di bidang perkebunan. 1/2585/Hut-Bun/ tanggal 20 November 2001 tentang Kredit Kebun Plasma. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan. Berlaku. Peraturan Pemerintah No. 26/2021, ketentuan luasan bagi perkebunan kelapa sawit yaitu minimum 6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Menteri Pertanian; 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT. Sehingga Peraturan Daerah tersebut memerintahkan perusahaan inti untuk menampung (membeli, mengolah, menjual) kebun mandiri yang telah terikat kemitraan dengan harga yang layak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. Pencurian dalam UU Perkebunan. catatan : Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38; Pasal 20; Pasal. Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha perkebunan, Perkebunan Besar, Usaha Perkebunan Besar, Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat hukum adat, Lahan perkebunan,. 7. membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem. - Rekomendasi ekspor/impor beras tertentu berlaku efektif setelah pemohon. com - Pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperpanjang masa pengelolaan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) menjadi paling lama 35 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun. SAWIT. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4997); 17. 71 Tahun 2014 tentangUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3. a. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengatakan UU No. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Pembangunan lahan plasma butuh kepastian regulasi. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah. 3. Peremajaan Kebun Plasma Kelapa Sawit adalah Peremajaan kebun petani plasma pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang mulai. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya kepedulian. Kesatuan hamparan adalah luasan. Temuan pemerintah itu menguatkan. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan BerkelanjutanPemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai kemitraan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); 12. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya. [1] Sedangkan yang disebut dengan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan. 15UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan. Lahan yang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. . Tampaknya inilah yang dialami petani plasma di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, ketika bermitra dengan perusahaan sawit. PP No. 000 ha, karet 23. Penyediaan dan penyiapan. Keputusan Gubernur Nomor 360/K. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 22. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DANA BAGI HASIL PERKEBUNAN SAWIT Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:b. 4. tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Sumber Benih Kakao; MEMUTUSKAN: Menetapkan :. Peraturan Pemerintah 1. Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. 2) sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau sesuai dengan permintaan di negara tujuan (untuk beras organik). Sepanjang penelusuran kami, belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur bahwa HGU dapat diperpanjang lagi setelah habis jangka waktu pembaruannya. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-17/PMK. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang. UU NO 18 TH 2004. Usaha. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 58. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Perkebunan Kelapa Sawit adalah salah satu regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas petani kelapa sawit. 15. 15. 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 4411); 2. KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - CIPTA KERJA Status. (5) Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Nomor Regulasi Nama Regulasi Unduh Nomor 20 Tahun 2016 Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis Klik Nomor 104/KPTS/HK. eraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 P tentang koordinasiPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2. Plasma nutfah menurut PP 44 tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman merupakan unsur yang sangat mendasar dalam kegiatan pemuliaan tanaman dan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perolehan benih bermutu, sehingga pelestarian plasma nutfah yang merupakan kekayaan nasional perlu ditingkatkan guna menunjang usaha pengembangan budidaya tanaman. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERBENIHAN TANAMAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan. Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN. Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18/2021 mengenai Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKM) dinilai akan. KONTAN. Kepmenhut 375 tahun 1998 tentang plasma nutfah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); 8. 11. Nomor DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2013 tidak sesuai lagi; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Subtansi dan Sub Kelompok pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian. Periode 1991-1995 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Kpts/KB. 996. Nomor 26 Tahun 2007, Psl 1 ayat 16 Masalah hukum. (2) Ruang lingkup Peraturan ini. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 12. Mengingat : 1. Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang . bahw hulan dan atau lahan merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial maupun budaya, yang diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, karena itu perlu dilakukan pengendalian kerusakan dan atau. InfoSAWIT, JAKARTA – Pemerintah dalam APBN Tahun Anggaran 2023, telah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp 3,4 triliun. JAKARTA, Mediaperkebunan. Pemerintah sudah mengeluarkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor pertanian di portal resmi UU Cipta Kerja. Sepintas, kata Mangga Barani, perkebunan swasta tidak taat aturan karena kebun plasma hanya 8% dari total kebun swasta. 3. 26/2007 tentang Pedoman perizinan usaha perkebunan; e. PENDAHULUAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan. DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan T. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS; 2. Hubungan keduanya berasaskan saling menguntungkan. Setelah pinjaman bank turun, perusahaan mengelola dana itu untuk mengolah kebun plasma. 210/10/97 tentang. 15. Melalui PP No. 1. Sejarah kelapa sawit (Elaeis guineensis) di Indonesia berawal pada tahun 1848, ketika orang Belanda membawa empat biji kelapa sawit dari Bourbon, Mauritius, dan Hortus Botanicus, Amsterdam, Belanda. Tersedia. luas diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 4. Kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit, secara umum berarti kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara perusahaan PT. 11. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat. Inti plasma perkebunan dimulai sejak tertuang dalam aturan kemitraan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka. 154-155. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Kemitraan dalam hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997. Sementara. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini memuat: Ketentuan Umum; Kesehatan Jiwa;. com, Jakarta Perkebunan sawit besar swasta (PBS) memastikan untuk menaati semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk soal kewajiban. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 201 4 tentang Perkebunan (Lembaran Nega ra Re publik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 308 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613 ); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN . Salah satu kewajiban perusahaan kelapa sawit/perkebunan yang memiliki IUP adalah membangun plasma mengacu pada Permentan No 26 tahun. Lokasi Perkebunan Lokasi kebun plasma secara teknis, harus sesuai dengan tata ruang dan lingkungan yang sesuai untuk perkebunan kelapa sawit penetapan hak atas tanah melalui 1. (3) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10, Menteri dapat menetapkan kebun koleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai wilayah habitat plasma nutfah. Selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit bahwa alokasi DBH Sawit dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut: a) 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan Daerah penghasil; dan b) 10% (sepuluh persen). Perusahaan Perkebunan yang melakukan kegiatan kemitraan atau inti plasma dilarang memindahkan hak atas tanah Usaha Perkebunan yang. Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal memperketat pengawasan terhadap pengusaha perkebunan yang mendapat hak guna usaha (HGU) dari pemerintah. ONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun. 140/M/2/2020 Tahun 2020 Keputusan Menteri Pertanian Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian Klik Nomor 39 Tahun 2019 Peraturan Presiden Tentang Satu Data Indonesia Klik Nomor 44. Jika selama tiga tahun tidak melaksanakannya akan dicabut perizinannya. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran. Namun perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak. Spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau Ekosistem gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan konservasi. Final, Tak Bangun Plasma Ijin Dicabut! 2021, 21 Februari. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling. 4) Pernyataan kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ada beberapa aturan yang. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376); 9. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;. Pasal 70. Yang kedua dan ketiga menunjukkan apakah perusahaan telah melakukan penanaman plasma untuk masyarakat bersamaan dengan pembukaan kebun sendiri, sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan. dibebaskan dari P. Peraturan Pemerintah; Peraturan/Instruksi Presiden; Keputusan dan Peraturan Menteri Pertanian;. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara. Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Detail .